Phone : +62-21-572-0227
  • English
  • Indonesia

KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

1. Organisasi

Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. KKH PRG dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

KKH PRG ditugaskan untuk memberikan rekomendasi keamanan hayati; memberikan sertifikasi hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan; memberikan saran dan pertimbangan, serta membantu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan produk rekayasa genetik (PRG).

Anggota KKH PRG terdiri atas unsur Pemerintah dan non Pemerintah, yang memiliki kewenangan dan/atau kepakaran serta merepresentasikan berbagai latar belakang yang terkait dengan keamanan pangan, keamanan pakan dan keamanan lingkungan dari produk rekayasa genetik. Pengankatan anggota KKH PRG ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Lingkungan Hidup. Keanggotaan KKH PRG yang berasal dari unsur non pemerintah diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Keanggotaan KKH PRG tersebut yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2. Landasan Yuridis

Dasar hukum pembentukan KKH PRG, adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
  3. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekasaya Genetik.
  4. Keppres N0. 181/M Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
  5. Keppres No 5/M Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

3. Tugas dan Fungsi Pokok

KKH PRG merupakan lembaga yang mengemban empat (4) tugas pokok, yaitu sebagai berikut :

  1. Memberikan rekomendasi keamanan hayati kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran produk rekayasa genetik (PRG).
  2. Memberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG.
  3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak, pengelolaan risiko dan penarikan PRG dari peredaran.
  4. Membantu menteri lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif dari PRG.

Untuk menjalankan tugasnya, KKH PRG diberikan fungsi pokok sebagai berikut:

  1. Perumusan bahan guna penyusunan pedoman pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan serta pemantauan pemanfaatan PRG.
  2. Pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan pengkajian dan/atau evaluasi teknis atas permohonan keamanan lingkungan, keamanan pangan,dan/atau keamanan pakan untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG.
  3. Penyelenggaraan layanan informasi yang relevan tentang pelaksanaan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan dalam pemanfaatan PRG melalui Balai Kliring Keamanan Hayati yang selanjutnya disingkat BKKH.
  4. Pengelolaan informasi atas pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan melalui BKKH;
  5. Pemberian rekomendasi keamanan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan kepada Menteri yang berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
  6. Pemberian saran pengendalian dan penanggulangan dalam hal terjadi dampak negatif atas pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang.
  7. Pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas laporan mengenai timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan yang disebabkan oleh pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG.
  8. Penyelenggaraan kerja sama dan konsultasi dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan.
  9. Penyelenggaraan evaluasi dan pengujian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan akibat pemanfaatan PRG.
  10. Pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan risiko PRG.
  11. Pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan prosedur penarikan PRG yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan.